“IPOP” Menyengsarakan Petani Kelapa Sawit Rakyat!!

20 Feb 2016

 

Membaca judul diatas “IPOP” Menyengsarakan Petani Kelapa Sawit Rakyat!! mungkin teman-teman penasaran dengan apa itu IPOP dan siapa itu IPOP? Yang pasti bukan K-POP yang sedang digemari kalangan anak muda saat ini….

Sebelum kita cari tau apa itu IPOP, kita bahas komoditi yang memberikan kontribusi devisa terbesar kedua bagi negara setelah gas dan minyak bumi yaitu Kelapa Sawit dengan nilai Rp.240 triliun per tahun. Selain itu kelapa sawit Indonesia juga sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia.

Tentunya kita harus berbangga memiliki kekayaan yang berlimpah dan perlu dijaga demi keberlangsungan perekonomian negara.

Sebagai motor penggerak perekonomian nasional, Kelapa Sawit merupakan produk yang luar biasa manfaatnya karena menghantarkan minyak nabati yang olahannya sering kita gunakan sehari-hari diantaranya dapat dijadikan sebagai oil food, kosmetik, sabun, lilin maupun sebagai salah satu sumber energi terbarukan.

Selain itu, Kelapa Sawit juga memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari pada gas dan minyak bumi maupun batubara. Makanya para petani Kelapa Sawit diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) agar mendapatkan kesejahteraan yang meningkat.

Namun, sebaliknya dengan hadir IPOP justru menyengsarakan petani kelapa sawit Indonesia. Jadi makin penasaran aja Apa itu IPOP?

Menjawab kepenasaran mengenai Tolak IPOP di Indonesia, kemarin 17/02/2014 di Hotel Aston Jakarta. Saya di undang untuk mengikuti Konferensi Pres dengan tema ”Apakah Kelapa Sawit Indonesia Masih Bermartabat!”

konferensi pres tolak IPOP

Acara tersebut yang didukung oleh mediaperkebunan menghadirkan sekaligus menjadi narasumber Dirjen Perkebunan Gamal Nasir, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, Ketua APKASINDO Anisar Simanjuntak, Ketua GAPRI Aceh Sharil Basrah, Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhibul, Asisten Daerah II Kaltim Moh Sabari, dan Petani Kelapa Sawit yang namanya saya lupa.

IPOP singkatan dari Indonesia Palm oil Pledge yakni sebuah aturan perjanjian terkait kelapa sawit yang digagas oleh negara asing yang diikuti oleh lima perusahaan-perusahaan besar Indonesia di New York, akhir September 2015 lalu .

Lima perusahaan raksasa kelapa sawit tersebut,yakni Wilmar Indonesia, Cargil Indonesia, Asian Agri,Musim Mas dan Golden Agri.

Menurut Dirjen Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir tentunya menyayangkan kepada perusahaan besar yang ikut menandatangi perjanjian IPOP. Sebab dalam perjanjian tersebut banyak aturan-aturan yang membebani petani kelapa sawit. Padahal dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang mencapai 10,5juta hektar yang ada di Indonesia hampir setengahnya dimiliki oleh petani swadaya.

Beberapa aturan IPOP yang dapat merugikan Petani Kelapa sawit Indonesia :

  • Melarang Kebun Sawit di lahan gambut
  • Larangan menggunakan Kebun Sawit menggunakan lahan berkarbon tinggi/ Hight Carbon Stock (HCS) dan melarang menampung Tandan Buah Segar (TBS)/ Crude plam Oil (CPO) dari kebun sawit hasil deforestasi.

Dalam aturan di tersebut harus diakui bahwa petani kelapa sawit dahulu masih banyak yang menanam di lahan gambut, maka jika aturan tersebut benar-benar dijalankan bagaimana dengan petani yang sudah terlanjur dilahan gambut?, Ujar Gamal.

Hal senada dikatakan Firman Soebagyo, Anggota komisi IV DPR RI, bahwa sangat disayangkan kepada perusahaan yang ikut tergabung dalam IPOP. Sebab hal tersebut telah melanggar UUD 1945 pasal 33.

Artinya, Jika petani tidak bisa memasok TBS ke perusahaan untuk diolah berarti perusahaan tersebut sudah tidak mendukung kemakmuran rakyat. Padahal bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara,bukan dikuasai oleh perusahaan, ujar Firman.

Karena diakui kebanyakan petani kelapa sawit swadaya tidak bisa memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam IPOP dan petani tidak dapat menjual TBS ke perusahaan-perusahaan besar yang pada akhirnya akan menyengsarakan Petani Kelapa Sawit Indonesia.

Padahal Indonesia sendiri telah memiliki standar aturan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang bernama ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang selaras dengan Undang-Undang dan Permentan.

Bahkan tiap perusahaan kelapa sawit Indonesia harus memiliki sertifikat ISPO, dengan sertifikat ISPO maka dipastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan kosisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan .

Berdasarkan aturan pemerintah Indonesia sendiri, kegiatan penanaman kelapa sawit petani rakyat sudah dianggap legal atau dibenarkan. Penanaman kelapa sawit dilahan gambut, misalnya masih dibenarkan jika ditanam sedalam tiga meter, namun aturan IPOP berbeda.

Kehadiran IPOP tentunya tidak menguntungkan petani kelapa sawit Indonesia malah menguntungkan pihak asing. Maka dari itu kesimpulan acara Konferensi Pres kemarin semua narasumber sepakat dengan tegas #TolakIPOP di Indonesia.

Semoga lima perusahaan besar yang telah menandatangani kesepakatan IPOP dapat menarik diri dari kesepakatan IPOP dan perusahaan besar kembali membeli TBS/CPO dari para petani swadaya, Selain itu yang tidak kalah penting perlu dibuatkannya Undang-Undang Kelapa Sawit, agar kelapa sawit Indonesia masih bermartabat di negeri sendiri dan petaninya hidup sejahtera.***

 

 Sumber foto: petanihebatcom & pribadi

 


TAGS #TolakIPOP ISPO Kelapa sawit


-

Author

Search

Recent Post